[Al Islam] Tahun 2009 adalah tahun Pemilu. Dalam Pemilu Legislatif Partai Demokrat keluar sebagai pemenang, disusul berturut-turut Golkar, PDI-P, PKS, PAN, PPP, PKB, Gerindra dan Hanura.

Pemilu memang menghasilkan pergantian orang di DPR; sekitar 70% anggota DPR periode 2009-2014 adalah orang baru. Namun, DPR baru itu tetap didominasi oleh partai-partai lama yang sekular. Karena itu, umat Islam yang mayoritas di negeri ini tentu tidak bisa banyak berharap bahwa DPR baru ini akan berpihak pada kepentingan umat. Jangan berharap, misalnya, DPR baru akan banyak menerbitkan UU yang sesuai dengan syariah, meloloskan peraturan yang melarang aliran-aliran sesat seperti Ahmadiyah dan sebagainya. Yang bakal terjadi adalah seperti DPR periode lalu. Mereka akan banyak memproduksi UU sekular yang notabene bertentangan dengan syariah. Hal itu pun sudah bisa dilihat dari penyusunan Prolegnas 2010. Di dalamnya beberapa UU yang “bermasalah” seperti UU Rahasia Negara justru menjadi prioritas.

Adapun dalam ajang Pilpres, pasangan SBY-Boediono menjadi jawaranya. Pasangan ini menang dalam satu putaran dengan angka telak. Dalam kampanye, pasangan pemenang ini menjanjikan pengentasan kemiskinan melalui dua jalur. Pertama: meningkatkan ekonomi yang meliputi pertumbuhan, sektor riil, investasi, revitalisasi pertanian dan ekonomi pedesaaan. Kedua: campur tangan Pemerintah melalui Bantuan Langsung Tunai (BLT), Program Nasional Pemberdayaan Masyarakat (PNPM) Mandiri dan mendorong usaha mikro. Rakyat pun berharap, kabinet baru dibentuk untuk memenuhi janji-janji itu.

Namun, rakyat agaknya kembali harus gigit jari. Nyatanya, para menteri, khususnya bidang ekonomi, terutama pos yang berkait langsung dengan sektor riil, banyak diisi dari hasil kompromi politik. Masyarakat juga harus sudah bersiap untuk kembali menelan kekecewaan. Pasalnya, kabinet yang baru ini tetap kental dengan corak neoliberal. Hal itu terlihat dari komposisi kabinet yang masih diisi oleh orang-orang yang dikenal sebagai bagian dari neolib; mereka bahkan menduduki posisi kunci. Ini tidak aneh mengingat rekam jejak pasangan presiden-wapres selama ini memang sudah dikenal neolib. Padahal neoliberalisme yang berurat pada ideologi Kapitalisme itu justru menjadi pangkal dari masalah kemiskinan dan masalah kesejahteraan hidup yang mendera masyarakat. Ke depan agenda ekonomi neoliberal ini jelas akan terus berlanjut.

Di sektor keuangan, Indonesia menjadi negara yang tidak pernah merdeka dari jeratan hutang. Pada Desember 2003 posisi hutang Indonesia adalah Rp 1.275 triliun. Menurut data Dirjen Pengelolaan Utang Departemen Keuangan, sampai Juli 2009, jumlah total utang pemerintah pusat adalah Rp 1.585 triliun atau setara dengan US$ 159,87 miliar; terdiri dari pinjaman luar negeri sebesar Rp US$ 62,99 miliar dan Surat Berharga Negara (SBN) sebesar US$ 96,87 miliar. Artinya, hanya dalam kurun empat tahun pemerintahan SBY-JK hutang negara naik lebih dari 300 triliun, yakni naik sekitar Rp 75 triliun pertahun. Inilah “prestasi hutang” terbesar dari pemerintahan SBY-JK.

Akibatnya, dalam APBN 2009 pembayaran bunga hutang mencapai Rp 109,59 triliun. Ini baru bunganya, belum pokoknya. Bandingkan dengan anggaran untuk sektor yang menyangkut hajat hidup rakyat banyak seperti pertanian (Rp 8 triliun), pendidikan (Rp 62 triliun), kesehatan (Rp 20 triliun) atau kementerian lingkungan hidup (Rp 376 miliar).

Yang lebih ironis, program BLT yang diklaim sebagai program hasil rancangan Pemerintah Indonesia ternyata ada dalam dokumen Bank Dunia. Dalam “Document Policy Loan (DPL)” Bank Dunia, program BLT tersebut didukung oleh ADB (Asian Development Bank) dan Jepang. Ini adalah program Bank Dunia (Media Indonesia, 15/6/2009).

Lalu bagaimana ke depan? Jika selama kampanye dijanjikan program BLT akan dilanjutkan, nyatanya di dalam APBN 2010 anggaran untuk BLT tidak ada. Subsidi obat generik yang pada APBN-P 2009 besarnya Rp 350 miliar, pada APBN 2010 dihapus. Subsidi pangan dianggarkan 11,4 triliun menurun dari Rp 12,987 triliun pada APBN-P 2009. Jumlah itu diperkirakan hanya cukup untuk melaksanakan program raskin 15 kg perbulan bagi 17,5 juta rumah tangga sasaran (RTS) selama 10 bulan. Subsidi pupuk yang di APBN-P 2009 sebesar Rp 18,43 triliun dipangkas Rp 7,13 triliun atau 38,68 % menjadi Rp 11,3 triliun. Pada tahun 2010 harga pupuk dipastikan akan naik.

Semua pengurangan subsidi itu adalah ciri khas agenda neolib. Ironisnya, semua subsidi yang dipangkas itu sangat berkaitan erat dengan kehidupan masyarakat miskin dan petani. Lalu di mana janji pengentasan kemiskinan yang digembar-gemborkan selama kampanye?

Penderitaan rakyat itu masih ditambah lagi dengan pengurangan subsidi listrik dari Rp 47,546 triliun (APBN-P 2009) menjadi Rp 37,8 triliun. Dengan berkurangnya subsidi itu, Pemerintah hampir bisa dipastikan akan menaikkan TDL listrik pada 2010 mendatang. Bisa jadi untuk itulah dipilih Dirut PLN yang baru dari orang yang memiliki corak pemikiran liberal. Ironisnya, subsidi pajak ditanggung Pemerintah (DTP) ditetapkan sebesar Rp 16,9 triliun. Padahal selama ini fasilitas fiskal itu lebih banyak dinikmati oleh para pengusaha. Artinya, subsidi untuk rakyat kecil dan miskin dipangkas, sementara subsidi untuk orang kaya begitu besar. Lebih ironis lagi dalam APBN 2010 dianggarkan Rp 115,594 triliun hanya untuk membayar bunga utang saja yang terdiri Rp 77,436 triliun untuk pembayaran bunga utang dalam negeri dan sebesar Rp 38,157 triliun untuk pembayaran bunga utang luar negeri.

Di sektor peradilan, akhirnya terkuak jelas adanya mafia hukum dan peradilan. Hal itu menjadi bukti bobroknya sistem hukum dan peradilan yang ada. Banyak koruptor yang mengemplang miliaran bahkan puluhan miliar hanya dihukum sebentar, bahkan tidak sedikit yang bebas. Sebaliknya, hanya karena sepasang sandal, sebiji semangka, tiga butir kakao, setengah kilogram kacang dan hal sepele lainnya, banyak rakyat negeri ini yang divonis penjara.

Di sisi lain, Indonesia termasuk negara paling korup di dunia. Koran Singapura, The Strait Time, sekali waktu pernah menjuluki Indonesia sebagai “the envelope country” karena segala hal bisa dibeli; entah itu lisensi, tender, wartawan, hakim, jaksa, polisi, petugas pajak atau yang lain dengan amplop. Global Corruption Report melansir sekitar US$ 40 miliar (sekitar Rp 400 triliun) digunakan dunia usaha untuk menyuap pejabat setiap tahun. Pemberian suap itu bertujuan untuk memudahkan bisnis dan bahkan ada yang bermotif politik: mempertahankan pemerintahan yang korup!

Yang paling menyentak adalah Skandal Bank Century. Dengan sejumlah rekayasa dan ‘pat-gulipat’ peraturan dikucurkan Rp 6,7 triliun ke Bank Century. Jumlah itu bisa dibelanjakan untuk mendirikan 6700 sekolah yang cukup bagus atau menggaji 200.000 guru selama setahun dengan gaji Rp 2,8 juta setiap bulan.

Tahun 2009 juga menjadi tahun bangkitnya kembali isu terorisme yang diawali meledaknya bom di dua hotel mewah Marriot dan Ritz Carlton pada 17 Juli 2009. Proyek global “war on terrorism” yang dikomandoi AS seolah menemukan momentumnya kembali. Proyek itu hanyalah kedok untuk menyerang Islam dan para pejuangnya. Untuk itu Barat dan agen-agen mereka melakukan pemetaan dan politik belah bambu: yang satu diinjak, yang satu diangkat. Yang dianggap radikal fundamentalis mereka injak. Sebaliknya, yang liberal dan moderat diangkat dan dipromosikan.

Ke depan upaya deradikalisasi ideologi radikal juga dilakukan, antara lain dengan: (1) Pemberdayaan tokoh-tokoh moderat agama untuk menyebarluaskan ajaran moderat; (2) Interfaith dialogue (dialog antariman); (3) Menyebarluaskan buku-buku ajaran agama moderat; (4) Kurikulum lembaga-lembaga pendidikan keagamaan yang moderat; (5) Kemitraan dengan lembaga-lembaga kultural/budaya untuk menyosialisasikan bahaya terorisme serta menetralisasi radikalisme dan budaya kekerasan (Disarikan dari bahan Lokakarya Sespim 27/10/09: Kebijakan Penanggulangan Terorisme di Indonesia, oleh Ketua Desk Koordinasi Pemberantasan Terorisme (DKPT) Irjen (Purn) Pol. Drs. AnsyaadMbai).

Selain hal-hal penting di atas, sepanjang tahun 2009 negeri yang oleh para pujangga dulu disebut zamrud khatulistiwa juga ditimpa banyak sekali bencana berupa gempa bumi, banjir dan tanah longsong. Namun demikian, meski begitu banyak bencana, bangsa ini tampaknya tidak juga mau segera tunduk dan taat kepada Allah SWT. Buktinya hingga kini masih sangat banyak larangan Allah (riba, pornografi, kezaliman, ketidakadilan, korupsi dan sebagainya) dilanggar dan masih sangat banyak kewajiban Allah (penerapan syariah, zakat, ‘uqûbat, shalat, haji dan sebagainya) yang tidak dilaksanakan. Pertanyaannya, haruskah ada bencana yang lebih besar lagi untuk menyadarkan bangsa ini agar segera tunduk dan taat kepada Allah SWT dengan menerapkan syariah-Nya secara total dalam seluruh aspek kehidupan?

Akibat Sistem Bobrok dan Pemimpin Tak Amanah

Jujur harus diakui, seluruh problem di atas sepenuhnya terjadi akibat pemimpin/rezim yang tidak amanah dan sistem yang bobrok, yakni sistem Kapitalisme dan Sekularisme. Karena itu, jika kita ingin sungguh-sungguh lepas dari berbagai persoalan di atas, kita harus memilih sistem yang baik dan pemimpin yang amanah. Sistem yang baik hanya mungkin datang dari Zat Yang Mahabaik. Itulah syariah Islam. Adapun pemimpin yang amanah adalah yang mau tunduk pada sistem yang baik itu.

Di sinilah sesungguhnya pentingnya untuk terus menyerukan, "Selamatkan Indonesia dengan Syariah." Karena hanya dengan sistem yang berdasarkan syariah dan dipimpin oleh orang amanah saja Indonesia benar-benar bisa menjadi lebih baik. Dengan sistem ini pula terdapat nilai keimanan dan takwa dalam setiap aktivitas sehari-hari yang akan membentengi tiap orang agar bekerja ikhlas dan penuh amanah.

Karena itu, diserukan kepada seluruh umat Islam, khususnya mereka yang memiliki kekuatan dan pengaruh seperti pejabat pemerintah, para perwira militer dan kepolisian, pimpinan orpol dan ormas, anggota parlemen, para jurnalis dan tokoh umat untuk berusaha dengan sungguh-sungguh memperjuangkan tegaknya syariah di negeri ini. Hanya dengan syariah saja kita yakin bisa menyongsong masa depan dengan lebih baik.

Sementara itu, untuk mewujudkan kesatuan umat di seluruh dunia dan penerapan syariah secara kâffah mutlak diperlukan Khilafah. Dengan kesatuan itu, umat akan menjadi kuat dan dengan kekuatan itu segala penjajahan dan kezaliman di Dunia Islam bisa diatasi secara sepadan. Insya Allah.

Sebagai penutup, ada baiknya kita merenungkan kembali firman Allah SWT:

]وَلَوْ أَنَّ أَهْلَ الْقُرَى آمَنُوا وَاتَّقَوْا لَفَتَحْنَا عَلَيْهِمْ بَرَكَاتٍ مِنَ السَّمَاءِ وَالأرْضِ وَلَكِنْ كَذَّبُوا فَأَخَذْنَاهُمْ بِمَا كَانُوا يَكْسِبُونَ[

Jika penduduk negeri-negeri beriman dan bertakwa, pastilah Kami akan melimpahkan kepada mereka berkah dari langit dan bumi. Namun, mereka malah mendustakan (ayat-ayat Kami itu). Karena itu, Kami menyiksa mereka karena apa yang mereka perbuat itu (QS al-A'raf [7]: 7)